TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengaku ditawari Presiden Joko Widodo bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah pada pemilihan presiden 2019. Namun, Sohibul mengisyaratkan menolak tawaran tersebut.
"Itu biasa-biasa saja kalau Istana ingin mengajak kita. Cuma kita lihat, kalau PKS, Gerindra, PAN bergabung, kemungkinannya nanti Pak Jokowi melawan kotak kosong," ujar Sohibul seusai bertemu Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018.
Baca: Poster Dukung Jokowi di 2019, Mardani: Upaya Mendiskreditkan PKS
Menurut Sohibul ajakan Jokowi tersebut wajar-wajar saja dalam politik. "Itu bukan sebuah kejahatan dalam politik," ujarnya. Namun, ia melihat hal tersebut tidak sehat dalam politik dan demokrasi dan Indonesia. Karena itu, menurut Sohibul, tetap konsisten bergabung dengan Gerindra sebagai oposisi menjadi pilihan rasional bagi partainya.
PKS, kata Sohibul, terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai politik mana pun menjelang pemilu 2019. "Tapi politik itu ada rasionalnya," ujar dia. Ia berpendapat peluang PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra lebih besar ketimbang harus merapat ke Jokowi. "Meskipun sampai hari ini belum ada keputusan."
Simak: Jika Prabowo Subianto Capres 2019, PKS Cawapres, Kata Hidayat...
Jokowi telah resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi calon presiden. Sebelum PDIP deklarasi, setidaknya sejak jauh-jauh hari empat partai politik telah mengumumkan mendukung Jokowi. Mereka adalah Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar.
Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa belum menentukan sikap. Partai Gerindra pun kemungkinan akan menolak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi.
Sohibul berujar telah menjaring sejumlah nama untuk diusulkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. "Kalau PKS sudah jelas, kita punya sembilan bakal capres dan cawapres. Sekarang kita tinggal cari siapa pasangannya," ujar dia.
